Jurnalisberau,online_ Berau — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai bersiap menghadapi tekanan fiskal pada 2027. Proyeksi anggaran sekitar Rp2,4 triliun membuat pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang dan memilah kembali program yang benar-benar penting bagi masyarakat.
Efisiensi belanja menjadi salah satu strategi utama. Belanja yang dinilai tidak prioritas atau masih dapat ditunda berpotensi dipangkas, sementara program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat akan dipertahankan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan Pemkab Berau menyiapkan tiga langkah utama menghadapi kondisi tersebut, yakni memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi belanja, serta melakukan penelusuran kembali terhadap program-program prioritas.
«“Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan PAD. Yang kedua efisiensi dalam belanja, kemudian yang ketiga adalah program-program prioritas yang memang harus kita tracking kembali,” ujar Said baru-baru ini.»
Said mengakui kondisi fiskal 2027 menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang jelas.
Belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang cukup besar dalam struktur APBD. Namun, Pemkab Berau memastikan efisiensi tidak diarahkan pada pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Said, kondisi penyesuaian anggaran tersebut bukan hanya dihadapi Berau, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah lainnya.
«“Pasti kita menyesuaikan. Kondisi ini bukan hanya di Kabupaten Berau, tetapi di semua daerah juga mengalami hal yang sama,” katanya.»
Pemkab Berau menegaskan hak pegawai tetap menjadi perhatian. Komitmen kepala daerah agar hak ASN tidak dipotong disebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan ruang efisiensi.
Artinya, tekanan penghematan justru akan diarahkan pada kegiatan maupun belanja lain yang masih memungkinkan untuk dikurangi, ditunda, atau disesuaikan.
«“Kita upayakan paling tidak pegawai tetap menerima haknya. Sesuai dengan janji Bupati pada saat itu, tidak dilakukan pemotongan. Maka kegiatan atau belanja-belanja yang lain kita lakukan efisiensi dan menyesuaikan kondisi,” jelas Said.»
Kondisi ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemkab Berau. Ketika anggaran semakin terbatas, pemerintah tidak cukup hanya menyusun daftar kegiatan, tetapi harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: mana program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mana yang masih bisa ditunda?
Selain memangkas belanja, Pemkab Berau juga dituntut meningkatkan PAD. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi langkah penting agar kemampuan pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi transfer dan kemampuan fiskal yang tersedia.
Penyusunan APBD 2027 nantinya akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan ditempatkan dalam skala prioritas.
Dengan proyeksi anggaran sekitar Rp2,4 triliun, ruang untuk membiayai seluruh keinginan pembangunan jelas semakin terbatas.
Karena itu, efisiensi tidak boleh berhenti sebatas memangkas angka di atas kertas. Pemerintah harus memastikan pemangkasan benar-benar menyasar belanja yang tidak produktif, bukan justru mengurangi pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Tantangan Pemkab Berau pada 2027 pun semakin jelas: anggaran boleh mengecil, tetapi kualitas pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat jangan ikut mengecil.
“Rudi’S”
