BERAU, JURNALIS BERAU – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mulai mempertanyakan efektivitas sistem distribusi energi di daerah. Kondisi ini dinilai tidak seharusnya terus berulang, terlebih Berau telah memiliki fasilitas penyimpanan BBM atau fuel terminal (Jobber).
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai keberadaan Jobber semestinya mampu memberikan jaminan lebih kuat terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat. Namun, fakta di lapangan justru masih menunjukkan masyarakat harus menghadapi antrean dan kesulitan memperoleh BBM.
Persoalan tersebut membuat DPRD Berau ingin mengetahui secara terang bagaimana sebenarnya mekanisme pengelolaan stok dan distribusi BBM dari Jobber menuju SPBU.
“Kalau memang sudah ada Jobber di Berau, kita ingin tahu kenapa masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” kata Dedy.
Menurutnya, kelangkaan BBM tidak boleh hanya ditangani secara reaktif setiap kali antrean panjang terjadi. Penambahan pasokan memang dapat menjadi solusi sementara, tetapi tidak menyelesaikan persoalan apabila akar masalah distribusi tidak dibenahi.
“Jangan setiap ada kelangkaan baru pasokan ditambah. Kita harus melihat persoalannya dari hulu sampai hilir. Berapa stok yang tersedia, berapa kebutuhan masyarakat, dan bagaimana distribusinya ke SPBU,” ujarnya.
Jobber Ada, Mengapa Masyarakat Masih Antre?
DPRD Berau juga menyoroti bagaimana stok BBM yang berada di Jobber dimanfaatkan. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana ketersediaan stok tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Berau dan bagaimana prioritas penyalurannya.
“Ini yang juga perlu kita lihat. Jangan sampai daerah kita punya fasilitas penyimpanan, tetapi masyarakat masih harus antre dan kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi penting karena BBM bukan sekadar komoditas perdagangan. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Kebutuhan BBM di Berau juga tidak hanya berasal dari kendaraan pribadi. Sektor perikanan, transportasi, pelaku usaha, distribusi barang, hingga berbagai kegiatan ekonomi masyarakat turut bergantung pada pasokan BBM yang stabil.
Karena itu, DPRD menilai kebutuhan BBM harus dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar berdasarkan angka kebutuhan yang bersifat administratif.
DPRD Akan Minta Penjelasan Pertamina dan Pengelola Jobber
Dedy mengatakan DPRD Berau akan meminta penjelasan dari pihak Pertamina dan pengelola Jobber mengenai kondisi distribusi BBM saat ini.
DPRD ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai jumlah stok, kebutuhan harian, kapasitas penyimpanan, pola distribusi, hingga penyebab terjadinya gangguan pasokan ke SPBU.
“Yang kita cari bukan siapa yang salah. Kita ingin tahu sistemnya seperti apa dan di mana persoalannya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, harus segera diperbaiki,” katanya.
Menurut Dedy, persoalan BBM harus diselesaikan secara sistematis. Jangan sampai masyarakat kembali menghadapi antrean panjang beberapa hari atau beberapa pekan kemudian setelah persoalan dianggap selesai.
Keberadaan Jobber semestinya menjadi bagian dari solusi atas persoalan ketahanan pasokan BBM di Berau. Karena itu, apabila masyarakat masih mengalami kelangkaan ketika fasilitas penyimpanan BBM telah tersedia, maka evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok menjadi hal yang tidak bisa ditunda.
“BBM ini kebutuhan dasar untuk aktivitas masyarakat. Jangan sampai masyarakat setiap hari harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM,” pungkasnya. (Ifn)
