BERAU, JB.ONLINE — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Pengendara masih harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite dan Solar.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, saat meninjau langsung pelayanan di salah satu SPBU di kawasan Sambaliung, Rabu (23/9/2026).
Dedy menilai, antrean panjang yang terus terjadi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, persoalan distribusi dan pola pengisian BBM harus segera dicarikan solusi melalui kebijakan yang terukur dan disepakati bersama.
“Ini sebenarnya memang sudah harus segera kita tindaklanjuti. Nanti ada rapat Forkopimda untuk menentukan kebijakan,” tegas Dedy.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Bukan hanya dari sisi ketersediaan stok, tetapi juga mekanisme distribusi dan batas pengisian yang diterapkan di lapangan.
Salah satu opsi yang mencuat yakni penerapan sistem pembatasan pengisian berdasarkan nomor pelat kendaraan dengan skema ganjil-genap.
Dedy mengatakan, opsi tersebut sebelumnya juga disampaikan Wakil Bupati Berau dan masih harus dibahas lebih lanjut sebelum diterapkan.
“Tadi Pak Wabup juga menyampaikan, mungkin sistem ganjil-genap yang bisa diberlakukan. Mudah-mudahan secepatnya ada rapat Forkopimda untuk mengantisipasi ini, supaya jangan sampai antreannya seperti ini,” ujarnya.
Dedy juga menyoroti perubahan batas volume pengisian BBM yang menurutnya turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU.
Ia menyebut, sebelumnya kendaraan dibatasi mengisi sekitar 25 liter. Namun, batas tersebut kemudian meningkat menjadi 40 liter.
“Memang begitu dinaikkan, dari awalnya 25 liter menjadi 40 liter, ini yang membuat antreannya melonjak,” ungkapnya.
Persoalan tersebut, kata Dedy, perlu segera dievaluasi agar kebijakan pembatasan maupun penyaluran BBM tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
DPRD Berau mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya merespons ketika antrean sudah mengular, tetapi mengambil langkah antisipatif sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib dan masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya.
Dedy berharap rapat Forkopimda nantinya menghasilkan keputusan konkret untuk mengurai antrean sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan haknya atas BBM bersubsidi secara tertib dan sesuai ketentuan.
Untuk keputusan akhir, Dedy menyerahkan kepada Bupati Berau bersama unsur Forkopimda agar menentukan skema yang paling tepat berdasarkan kondisi distribusi BBM di lapangan.
“Mudah-mudahan kebijakan yang disampaikan Bupati dalam rapat Forkopimda nanti bisa kita bijakkan bersama,” pungkasnya.
“Adn”
