GUNUNG TABUR _ JB. ONLINE — Situasi di kawasan Mantaruning, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kembali memanas hingga Kamis malam (10/9/2026). Sejumlah warga masih bertahan di lokasi untuk menyuarakan tuntutan terkait hak dan kondisi lingkungan yang mereka rasakan di tengah aktivitas pertambangan.
Salah satu tuntutan yang mencuat adalah permintaan pembebasan terhadap sekitar 100 rumah yang disebut berada di sekitar wilayah aktivitas pertambangan.
Warga menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta adanya penyelesaian yang tidak sekadar melalui pernyataan, tetapi dilakukan dengan pemeriksaan lapangan, verifikasi teknis, serta pembuktian secara objektif terhadap kondisi wilayah dan dampak yang ditimbulkan.
Tuntutan masyarakat muncul seiring dugaan adanya dampak aktivitas pertambangan yang dirasakan warga sekitar.
Namun, untuk memastikan sejauh mana dampak tersebut benar-benar berkaitan dengan kegiatan pertambangan, diperlukan pemeriksaan teknis dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, warga berharap pemerintah maupun pihak terkait tidak hanya menjadi penonton ketika situasi memanas. Mereka meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, serta pihak berwenang.
Dugaan Provokasi Ikut Memanaskan Situasi
Situasi semakin sensitif setelah muncul dugaan dari masyarakat mengenai adanya provokasi yang dilakukan oleh pihak pengamanan perusahaan.
Namun, tudingan tersebut masih merupakan klaim dari masyarakat dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum ada klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak perusahaan maupun pihak terkait.
Jika benar terjadi tindakan yang memicu ketegangan, persoalan tersebut tentu perlu diperiksa secara serius. Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Jangan Tunggu Konflik Membesar
Kondisi di Mantaruning menunjukkan bahwa persoalan antara masyarakat dan aktivitas pertambangan membutuhkan penanganan yang lebih serius dan transparan.
Pemerintah dan pihak terkait dituntut hadir untuk memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan data, fakta lapangan, aturan, dan mekanisme hukum, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak.
Warga berharap persoalan Mantaruning tidak berakhir menjadi konflik berkepanjangan. Mereka mendorong adanya dialog, verifikasi lapangan, pemeriksaan teknis, serta mekanisme penyelesaian yang adil bagi masyarakat maupun perusahaan.
Satu hal yang kini menjadi perhatian: sekitar 100 rumah disebut berada dalam persoalan ini. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya status rumah-rumah tersebut, apa dampak aktivitas pertambangan terhadap warga, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian yang jelas?
Persoalan Mantaruning kini bukan hanya soal tuntutan warga, tetapi juga menjadi ujian bagi keterbukaan, pengawasan, dan keberpihakan terhadap penyelesaian konflik secara objektif.
“Rudi’S”
