JB. ONLINE _ BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: jika stok BBM aman, mengapa masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar?
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Berau, Slamet Riyadi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU untuk memastikan kondisi stok dan distribusi BBM.
Menurutnya, antrean panjang dan kepanikan masyarakat tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan BBM secara menyeluruh. Salah satu pemicunya disebut berasal dari tidak tersedianya BBM di sejumlah pengecer.
Masyarakat yang tidak mendapatkan BBM di satu lokasi kemudian berpindah ke lokasi lain. Pergerakan warga dari satu tempat ke tempat lain inilah yang kemudian memperbesar antrean dan menciptakan kesan seolah-olah terjadi kelangkaan secara luas.
Namun, persoalan pengecer justru tidak boleh dianggap remeh.
Jika benar terdapat oknum pengecer yang sengaja menahan, menimbun, atau memainkan distribusi BBM demi mendapatkan keuntungan lebih besar, maka praktik semacam itu harus ditindak tegas.
Jangan sampai masyarakat dibuat panik, sementara ada pihak tertentu yang justru memanfaatkan kepanikan tersebut sebagai ladang keuntungan.
BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Ketika pasokan di tingkat pengecer sengaja ditahan, dampaknya bukan sekadar soal harga. Aktivitas warga terganggu, kendaraan berisiko kehabisan bahan bakar, pelaku usaha ikut terdampak, dan antrean di SPBU semakin panjang.
Di sinilah pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan bahwa stok aman.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu memastikan jalur distribusi berjalan sebagaimana mestinya, termasuk melakukan pengawasan terhadap pengecer yang diduga memainkan stok.
Pertanyaannya sederhana: BBM yang disebut aman itu sebenarnya mengalir kepada masyarakat, atau justru berhenti di tangan oknum yang sengaja menunggu harga naik dan masyarakat panik?
Jika ditemukan praktik penimbunan, pemerintah harus berani membuka persoalan tersebut secara terang. Jangan masyarakat yang terus diminta tertib dan tidak panik, sementara pihak yang diduga memainkan distribusi justru dibiarkan.
Masyarakat membutuhkan kepastian BBM tersedia dengan harga yang wajar, bukan sekadar pernyataan bahwa stok dalam kondisi aman.
Pemerintah Kabupaten Berau juga dituntut tidak hanya memantau tangki-tangki BBM di SPBU, tetapi memastikan distribusi dari hulu hingga ke konsumen benar-benar berjalan.
Sebab, stok yang aman di atas kertas tidak ada artinya jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM di lapangan.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan aparat terkait. Bila memang ada oknum pengecer yang sengaja menimbun atau menahan BBM, jangan hanya ditegur—usut, periksa, dan tindak sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai rakyat yang menjadi korban, sementara kepanikan justru menjadi keuntungan bagi segelintir oknum.
“Rudi’S”
