JIRNALIS BERAU.ONLINE _ JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah untuk menghentikan sementara pembukaan unit baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut diambil agar BGN dapat lebih dahulu membenahi pengelolaan puluhan ribu SPPG yang telah beroperasi. Pembenahan mencakup tata kelola, standar sanitasi, administrasi dan pengelolaan keuangan, hingga sistem manajemen di masing-masing dapur.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 27.000 SPPG yang sudah berjalan. Menurutnya, penambahan unit baru sebelum persoalan di dapur yang ada diselesaikan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Yang sudah operasional kita rapikan terlebih dahulu. Tata kelola dan regulasinya harus benar. Jangan sampai masalah yang ada belum selesai, tetapi pembukaan terus dilakukan sehingga persoalannya semakin menumpuk,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Karena itu, BGN meminta para calon mitra, lembaga perbankan, maupun pihak lain yang telah mempersiapkan pembangunan dapur MBG agar menunda terlebih dahulu pengajuan pembukaan unit baru.
Sudaryono menyebut, permintaan tersebut juga berlaku bagi pihak yang mengaku telah menyelesaikan pembangunan dapur hingga 100 persen, termasuk yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut dia, BGN masih membutuhkan waktu untuk memastikan berbagai aspek pendukung program berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga menjadi bagian dari proses pembenahan tersebut.
BGN, lanjut Sudaryono, perlu menyelesaikan sejumlah persoalan mulai dari administrasi dan keuangan hingga sinkronisasi aturan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian PANRB, serta BKKBN.
Setelah seluruh aspek tersebut dinilai siap, BGN baru akan menyusun ketentuan baru terkait pembukaan maupun aktivasi dapur MBG, terutama untuk daerah 3T dan wilayah yang masih memiliki banyak anak sekolah yang membutuhkan program tersebut.
Meski demikian, Sudaryono belum memberikan kepastian mengenai waktu dimulainya kembali pembukaan SPPG baru. Ia menegaskan, BGN terlebih dahulu ingin memastikan sistem yang ada benar-benar tertata sehingga ekspansi berikutnya tidak menimbulkan hambatan baru.
“Kami meminta kesabaran. Banyak pihak yang sudah membangun dapur dan bahkan memiliki kewajiban kepada perbankan. Namun, BGN juga membutuhkan waktu untuk membenahi sistem yang ada,” ujarnya.
Langkah penghentian sementara ini sekaligus menjadi masa evaluasi bagi BGN untuk memperkuat tata kelola program MBG sebelum kembali memperluas jaringan dapur pelayanan gizi di berbagai daerah.
“Rudi’S”
