JURNALISBERAU.ONLINE _ FLORES, NTT — Presiden RI Prabowo Subianto mengalokasikan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk memperkuat penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dari total anggaran tersebut, Rp40 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, sedangkan delapan kabupaten di Pulau Flores masing-masing menerima Rp20 miliar.
Delapan kabupaten penerima bantuan tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Dengan demikian, alokasi untuk delapan kabupaten mencapai Rp160 miliar, ditambah Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi.
Bantuan tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan dampak gempa, memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, serta mendukung proses pemulihan di daerah.
Presiden Prabowo menegaskan agar anggaran tersebut digunakan secara tepat dan tidak keluar dari tujuan utama penanganan bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan seluruh bantuan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah diterima pemerintah daerah dan disampaikan kepada para bupati.
«“Bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.»
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.
“Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” kata Melki.
Menariknya, Flores Timur tetap memperoleh alokasi Rp20 miliar meski tidak terdampak langsung gempa kali ini. Pemerintah mempertimbangkan wilayah tersebut masih menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah berlangsung sekitar dua tahun.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan seluruh tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pemerintah pusat telah ditransfer pada 24 Agustus 2026. Dana tersebut masuk melalui mekanisme transfer pemerintah pusat kepada daerah.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemerintah daerah memiliki cadangan logistik dan lumbung pangan untuk menghadapi kondisi darurat. Pemerintah pusat akan membantu mendorong penyediaan cadangan tersebut agar daerah lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Dengan total Rp200 miliar yang telah disalurkan, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah menggunakan setiap rupiah bantuan tersebut secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
“Rudi’S”
