Jurnalis Berau.Online Berau – Ketua GM FKPPI Kalimantan Timur, Bastian, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah daerah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau. Sorotan tersebut menyusul tumbangnya seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau saat berjibaku memadamkan karhutla di poros Kasai–Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Senin (10/8/2026).
Bastian menilai kejadian tersebut seharusnya menjadi tamparan sekaligus alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Menurutnya, tidak wajar jika petugas yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi kebakaran justru bekerja dengan keterbatasan personel dan dukungan operasional.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai kegiatan yang sifatnya tidak urgent tetap dipaksakan berjalan, sementara kebutuhan yang menyangkut keselamatan masyarakat dan petugas justru terbatas,” tegas Bastian.
Ia menyoroti kondisi Disdamkarmat Berau yang disebut hanya memiliki sekitar tiga personel di setiap kecamatan dan harus bekerja dengan sistem shift. Situasi tersebut dinilai sangat rawan, terlebih ketika karhutla terjadi di lokasi yang jauh atau muncul di beberapa titik secara bersamaan.
“Bayangkan kalau personel terbatas, kemudian harus menangani karhutla yang lokasinya jauh. Jangan sampai satu petugas harus bekerja sendirian sampai kelelahan dan akhirnya pingsan. Ini bukan lagi persoalan teknis biasa, tetapi menyangkut keselamatan nyawa petugas,” ujarnya saat di wawancarai media , rabu (12/08/2026).
Bastian juga menyoroti pengakuan Disdamkarmat yang tidak memiliki anggaran BBM khusus untuk penanganan karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena mobilisasi menuju lokasi kebakaran tentu membutuhkan biaya operasional.
“Kalau BBM saja harus dibatasi untuk pemadaman karhutla, bagaimana kita mau bicara penanganan yang maksimal? Jangan sampai petugas sudah siap bekerja, tetapi kendaraan dan operasionalnya dibatasi karena persoalan anggaran,” katanya.
Menurut Bastian, pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi terhadap skala prioritas penggunaan anggaran.
“Kalau ada anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu mendesak, saya kira pemerintah harus berani mengevaluasi. Prioritaskan dulu hal-hal yang benar-benar urgent. Keselamatan masyarakat, penanganan bencana, dan keselamatan petugas harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain dukungan operasional, Bastian juga mendorong agar personel Disdamkarmat yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla mendapatkan insentif tambahan atau bentuk penghargaan khusus.
“Mereka bekerja dalam kondisi panas, asap, kelelahan dan risiko keselamatan yang tinggi. Minimal ada insentif tambahan bagi petugas yang turun menangani karhutla. Jangan hanya menuntut mereka profesional dan siap, tetapi dukungan pemerintah minim,” ujarnya.
Bastian menegaskan, karhutla juga harus ditangani secara serius dari sisi pencegahan. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah api membesar. Patroli kawasan rawan, deteksi dini, edukasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, hingga penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus diperkuat.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan mengirim Damkar ketika api sudah muncul. Pencegahan harus diperkuat. Kalau ada pihak yang sengaja membakar lahan, tentu harus ada tindakan tegas sesuai aturan,” katanya.
Ia juga meminta Pemkab Berau bersama DPRD segera mengevaluasi kebutuhan Disdamkarmat, termasuk penambahan personel, anggaran BBM, peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan, serta dukungan kesehatan bagi petugas.
“Jangan menunggu ada korban jiwa baru pemerintah bergerak. Petugas tumbang saat bertugas ini sudah menjadi peringatan. Jangan sampai nanti kita baru sibuk mencari solusi setelah terjadi sesuatu yang lebih fatal,” pungkas Bastian.
GM FKPPI Kaltim berharap pemerintah daerah benar-benar menempatkan penanganan karhutla dan keselamatan petugas sebagai prioritas, bukan sekadar menjadi perhatian ketika kasusnya sudah ramai diberitakan.
“Jangan sampai anggaran ada untuk banyak kegiatan, tetapi ketika bencana datang, petugas yang berada di garis depan justru kekurangan personel dan BBM. Pemerintah harus bisa membuktikan mana yang benar-benar menjadi prioritas,” tutup Bastian.(*)
-Rudi’S-
