BERAU JB.ONLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong pemerintah pusat dan pihak terkait agar pemerataan akses listrik dapat menjangkau hingga ke wilayah pedalaman. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat di seluruh kampung memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar energi listrik.
Hingga saat ini, masih terdapat 15 kampung di Kabupaten Berau yang belum teraliri listrik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat listrik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab Berau terus melakukan koordinasi dan mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik, khususnya bagi kampung-kampung yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki tantangan geografis.
Pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan maupun kawasan yang mudah dijangkau, tetapi juga menyentuh masyarakat yang berada di pedalaman.
“Pemerataan listrik menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Kami terus mendorong agar kampung-kampung yang sampai saat ini belum mendapatkan akses listrik dapat segera menjadi perhatian pemerintah,” demikian arah kebijakan Pemkab Berau dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Keterbatasan listrik di wilayah pedalaman memiliki dampak yang lebih luas. Bagi masyarakat kampung, ketersediaan listrik dapat menjadi penunjang berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan belajar anak-anak hingga pengembangan usaha masyarakat.
Di sektor pendidikan, misalnya, listrik dibutuhkan untuk mendukung penggunaan perangkat digital dan akses informasi. Sementara bagi pelaku usaha, listrik menjadi bagian penting dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
Karena itu, persoalan 15 kampung yang belum teraliri listrik bukan semata persoalan penerangan, melainkan bagian dari agenda pemerataan pembangunan.
Pemkab Berau perlu memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, PT PLN, serta pihak terkait terus berjalan sehingga terdapat langkah konkret untuk menentukan prioritas dan skema elektrifikasi bagi kampung-kampung tersebut.
Kabupaten Berau memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah kampung berada di kawasan pedalaman dan memiliki kondisi geografis yang tidak mudah. Situasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan jaringan listrik konvensional.
Untuk wilayah yang secara teknis sulit dijangkau jaringan listrik, pemerintah dapat mendorong kajian terhadap berbagai alternatif penyediaan energi, termasuk pembangkit listrik berbasis energi terbarukan maupun sistem kelistrikan skala lokal sesuai kondisi masing-masing kampung.
Namun, setiap program tetap perlu disertai perencanaan yang matang, kepastian anggaran, serta pemeliharaan agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Masih adanya 15 kampung yang belum menikmati listrik menjadi pekerjaan rumah dalam agenda pemerataan pembangunan di Kabupaten Berau.
Masyarakat di pedalaman pada prinsipnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dasar. Karena itu, dorongan Pemkab Berau kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi perlu diikuti dengan data kampung yang jelas, pemetaan kebutuhan, target penyelesaian, serta koordinasi lintas sektor yang terukur.
Dengan demikian, upaya pemerataan listrik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berujung pada pembangunan jaringan dan tersambungnya listrik hingga ke rumah-rumah masyarakat di kampung yang selama ini belum menikmati layanan tersebut.
15 kampung tanpa listrik menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan di Berau belum selesai. Tantangannya kini adalah memastikan setiap dorongan pemerintah daerah menghasilkan langkah nyata di lapangan.
“Adn”
