BERAU _ JURNALISBERAU — Persoalan bahan bakar minyak (BBM) dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi sorotan keras. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Berau, Kamis (3/9/2026), membawa keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapatkan jawaban dan solusi konkret dari pemerintah.
Dua persoalan tersebut memang berbeda, tetapi memiliki satu titik temu: masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang nyata, bukan sekadar pernyataan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan persoalan BBM yang masih menjadi keluhan masyarakat. Antrean, sulitnya mendapatkan BBM, hingga dugaan adanya persoalan dalam distribusi menjadi pertanyaan yang terus menghantui publik.
Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan kondisi terkendali. Pertanyaan mendasarnya adalah: terkendali bagi siapa?
Jika pasokan memang aman, pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka mengapa masyarakat masih menemukan kesulitan di lapangan. Jika distribusi bermasalah, siapa yang bertanggung jawab dan apa tindakan konkretnya? Karhutla Membesar, Jangan Sampai Pemerintah Bergerak Setelah Asap Menebal
Di sisi lain, persoalan Karhutla juga menjadi perhatian mahasiswa. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca panas dan kering membutuhkan respons cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Karhutla bukan hanya persoalan api. Dampaknya menyentuh kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi hingga keselamatan warga.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menjadikan pemadaman sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Pencegahan, pengawasan, kesiapan personel, peralatan, anggaran dan penindakan terhadap pelaku pembakaran harus berjalan bersamaan.
Jangan sampai pemerintah baru terlihat sibuk ketika asap sudah memenuhi permukiman dan masyarakat mulai kesulitan bernapas. Mahasiswa Menagih Jawaban, Bukan Seremoni
Aksi mahasiswa di depan Kantor Bupati menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM dan Karhutla telah berkembang menjadi isu yang dianggap membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Pemerintah harus membuka data dan menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat.
Berapa stok BBM yang tersedia? Bagaimana pola distribusinya? Di mana titik persoalannya? Apa langkah pemerintah menghadapi antrean dan kelangkaan? Berapa kekuatan personel serta peralatan penanganan Karhutla? Dan berapa anggaran yang benar-benar siap digunakan ketika kebakaran terjadi?
Pemerintah Kabupaten Berau juga perlu memastikan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kewenangan dalam distribusi BBM serta penanganan Karhutla.
Sebab, jika keluhan terus berulang sementara jawaban pemerintah hanya berkutat pada kalimat “aman”, “terkendali”, atau “sedang ditangani”, maka publik berhak mempertanyakan di mana letak hasil konkretnya.
Aksi mahasiswa hari ini seharusnya tidak dianggap sekadar demonstrasi. Ini adalah peringatan keras bahwa masyarakat sedang menunggu keberanian pemerintah menyelesaikan persoalan sampai ke akar.
BBM menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Karhutla menyangkut keselamatan dan lingkungan. Keduanya terlalu besar untuk dijawab dengan seremonial dan pernyataan normatif. Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Berau.
Jangan tunggu masyarakat kembali turun ke jalan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Rudi’S”
